Habered – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa terjadi adanya transformasi Kantor Urusan Agama (KUA). Yang difungsikan sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama, tidak hanya umat Islam. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Jakarta pada Sabtu (24/2). Yaqut menjelaskan bahwa KUA akan dijadikan sentra pelayanan keagamaan yang melayani seluruh umat beragama di Indonesia.
Yaqut menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan data terkait pernikahan dan perceraian secara lebih baik. Saat ini, menurutnya, pencatatan pernikahan bagi non-Muslim dilakukan melalui catatan sipil, padahal urusan tersebut seharusnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Dengan demikian, pengembangan fungsi KUA ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi seluruh umat beragama dalam mencatatkan pernikahan mereka.
Selain sebagai pusat pencatatan pernikahan lintas agama, aula-aula yang ada di KUA juga diusulkan untuk dapat digunakan sebagai tempat ibadah sementara bagi umat non-Muslim. Hal ini ditujukan untuk membantu mereka yang menghadapi kendala dalam mendirikan rumah ibadah sendiri akibat keterbatasan ekonomi maupun sosial. Yaqut menekankan pentingnya peran umat Muslim sebagai mayoritas untuk melindungi dan mendukung umat minoritas dalam menjalankan ibadah mereka dengan baik.
“Bantu saudara-saudari kita yang non-Muslim untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tugas umat Muslim sebagai mayoritas adalah memberikan perlindungan kepada saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya,” ujar Yaqut. Ia berharap agar langkah ini menjadi wujud nyata dari toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kamaruddin Amin, turut memberikan keterangan terkait rencana ini. Ia menyebutkan bahwa KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama akan mulai diluncurkan pada tahun ini. Menurut Kamaruddin, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Langkah transformasi KUA ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan integrasi data, tetapi juga memperkuat hubungan antarumat beragama. Dengan menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh semua agama, KUA diharapkan menjadi simbol kerukunan dan keadilan dalam pelayanan publik. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak keagamaan seluruh warga negara terpenuhi tanpa diskriminasi.
Baca Juga : Peristiwa Keagamaan yang Menonjol di Tahun 2024
Rencana ini mendapat perhatian luas karena mencerminkan visi inklusivitas dan keberagaman yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Dengan menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama, Kementerian Agama berharap dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan transparan, sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang agama.
Yaqut juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran bersama mengenai tanggung jawab umat beragama untuk saling mendukung dan menghormati. Ia menambahkan bahwa upaya ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan persatuan dan keadilan sosial sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, KUA yang inklusif dapat menjadi model pelayanan publik yang mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan di Indonesia.
Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Kementerian Agama akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan KUA sebagai pusat layanan lintas agama. Pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petugas KUA agar mampu melayani masyarakat dari berbagai agama dengan profesional dan penuh rasa hormat. Dengan demikian, harapannya adalah agar semua umat beragama dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini tanpa merasa terpinggirkan.
Sebagai langkah awal, beberapa KUA di wilayah tertentu akan dijadikan pilot project untuk menguji efektivitas kebijakan ini sebelum diterapkan secara nasional. Evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan berdasarkan pengalaman dari implementasi awal tersebut. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dengan adanya transformasi ini, Yaqut optimistis bahwa KUA akan menjadi simbol pelayanan keagamaan yang inklusif dan profesional. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun Indonesia yang lebih harmonis dan berkeadilan.
Simak Juga : Trump Dukung Program Visa H-1B di Tengah Kontroversi
This website uses cookies.
